Inklusi keuangan merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inklusi keuangan yang rendah menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat inklusi keuangan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi keuangan melalui peningkatan partisipasi masyarakat terhadap jasa keuangan formal. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.
Inklusi keuangan atau sistem keuangan inklusif (financial inclusion) telah menjadi salah satu agenda global yang penting untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inklusi keuangan merupakan salah satu topik bahasan utama di berbagai pertemuan tingkat tinggi sektor keuangan baik level internasional, level regional Asia, maupun level nasional. Keuangan inklusif juga telah masuk dalam agenda prioritas pemerintah Indonesia.
Financial inclusion has become one of the global agenda which crucial for sustainable economics and has been one of the main topics in various high level meetings in finance, from national, regional Asia to international level. Financial inclusion has also become one of main development agenda of the Government of Indonesia.
Namun demikian, walaupun pentingnya keuangan inklusif telah disadari oleh banyak pihak, namun belum terdapat konsensus formal mengenai definisi keuangan inklusif dan bagaimana mengukur kondisi keuangan yang inklusif. Selain itu, juga belum terdapat alat ukur yang komprehensif yang dapat merangkum seluruh dimensi inklusi keuangan. Tantangan utama dalam pengembangan alat ukur ini adalah dalam hal menentukan tolok ukur dan mengidentifikasi perkembangan keuangan inklusif. Tantangan juga muncul dari sulitnya memonitor status keuangan inklusif dan mengukur dampak penerapan kebijakan terkait. Diatasinya tantangan-tantangan tersebut akan membantu para pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan desain kebijakan yang relevan, dan melakukan implementasi program terkait inklusi keuangan. Oleh karena itu diperlukan alat ukur berupa suatu indeks yang dapat dengan mudah diperbandingkan antar wilayah dan sekaligus sebagai alat komunikasi kebijakan.
DEFINIT ditunjuk oleh Bank Indonesia melakukan kajian pembentukan indeks keuangan inklusif untuk Indonesia. Kajian ini berusaha untuk melakukan simulasi berbagai metode penghitungan indeks keuangan inklusif dengan mengacu kepada praktek-praktek internasional yang sudah diimplementasikan. Simulasi ini dilakukan pada level kabupaten/kota, provinsi dan nasional Indonesia. Hasil kejian ini berhasil memperoleh metode penghitungan dan threshold indeks keuangan inklusif yang sesuai untuk diterapkan di Indonesia dan tingkat daerah.