Terbaru | Peta Situs | Hubungi Kami


Penelitian tentang Pengelolaan Utang



Mayoritas utang Indonesia adalah utang jangka menengah. Perbandingan data internasional menunjukkan, bahwa mayoritas utang di negara sedang berkembang adalah utang jangka panjang. Selain itu, mayoritas utang berasal dari pinjaman resmi (official) dan bank. Dornbusch (1993) mencatat bahwa dalam hal pinjaman luar negeri, kebanyakan kreditur tidak dalam posisi meng-amortisasi utang, karena itu pembedaan utang dalam jangka pendek-menengah-panjang menjadi tidak relevan. Namun, pendapat Dornbusch (1993) tidak seluruhnya benar untuk kasus Indonesia, karena utang tidak otomatis bisa roll-over. Karena itu, usaha serius untuk reprofiling utang perlu dilakukan. Reprofiling akan berhasil jika kredibilitas pemerintah dinilai baik oleh pelaku pasar.

Pemerintah bekerja sama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah juga telah mengeluarkan PP Nomor 23 Tahun tentang “Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah”. Undang-undang dan PP tersebut diantaranya mengatur bahwa besarnya defisit dari General Governments maksimal 3 persen dari PDB dan besarnya rasio utang dari General Governments terhadap PDB maksimal 60 persen.


Obligasi merupakan salah satu alternatif pembiayaan defisit negara. Penerbitan obligasi ditujukan untuk menutup pendanaan yang tidak dapat dipenuhi oleh penerimaan dari pajak. Dalam menerbitkan obligasi, pemerintah dihadapkan pada persoalan pembentukan pasar obligasi yang likuid, efisien dan sustainable. Ada beberapa tujuan dibentuknya pasar obligasi pemerintah. Pertama, Sebagai sumber pembiayaan defisit negara. Kedua, menciptakan stabilisasi neraca pembayaran melalui adanya capital inflow. Ketiga, memindahkan risiko anggaran negara ke arah maturitas yang lebih panjang. Keempat, meminimalkan risiko pembiayaan negara melalui distribusi obligasi pemerintah ke beberapa pemegang.

Dalam rangka mendapatkan solusi alternatif pinjaman luar negeri yang optimal bagi pembiayaan fiskal, perlu dilakukan serangkaian penelitian untuk menemukan kebijakan manajemen utang dalam dan luar negeri yang tepat bagi pemerintah Indonesia. Hal ini mencakup pilihan kebijakan pembiayaan yang ada, pinjaman yang optimal dan efisien, serta kajian terhadap kesinambungan fiskal. Dalam kaitan ini, fiskal dikatakan sustainable jika beban pinjaman yang dilakukan tidak mengganggu kestabilan anggaran pembiayaan negara.

Terbaru | Peta Situs | Hubungi Kami | Beranda | Tentang DEFINIT | Layanan Kami | Partner | Data & Dashboard
Video | Publikasi | Karir | Pelatihan | Penelitian | Konsultansi


Copyright DEFINIT, All Rights Reserved