Terbaru | Peta Situs | Hubungi Kami


Seminar dan Workshop Nasional: Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dalam Kerangka Pembagian Urusan dan Kewenangan Pusat-Daerah dan Prospeknya Tahun 2012


Buletin Nasional Dialogue dan Workshop November 2011


DEFINIT bekerja sama dengan GIZ dan ADKASI menyelenggarakan dialog dengan mengundang Pemda dan DPRD yang dikemas dalam Acara Seminar dan Workshop Nasional dengan tema “Evaluasi Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal dalam Kerangka Pembagian Urusan dan Kewenangan Pusat-Daerah dan Prospeknya Tahun 2012” pada tanggal 18-19 November 2011 di Hotel Mercure Rekso, Jakarta Pusat.

Acara tersebut dihadiri oleh peserta yang terdiri atas para pengambil keputusan di daerah, antara lain Bupati/Walikota, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda), pimpinan DPRD, Sekretaris Dewan (Sekwan), staf ahli pemerintahan daerah, dan perwakilan dari lembaga pemerhati keuangan daerah. Acara Seminar dan Workshop yang juga merupakan kelanjutan dari Acara Dialog antara Pemda dan DPRD di Yogyakarta pada bulan Mei 2011 ini dihadiri pula oleh perwakilan dari lembaga Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai narasumber utama, yaitu 1) Dr. I Made Suwandi, MSocSc (Dirjen Pemerintahan Umum, Kemendagri); 2) Ganjar Pranowo, SH (Wakil Ketua Komisi II, DPR RI); dan 3) Drs. Yusrizal Ilyas, MPA (Direktur Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kemenkeu).


Acara Seminar dan Workshop Nasional tersebut membahas 3 (tiga) agenda utama, yaitu:

1. Evaluasi Desentralisasi 2011 dan Prospeknya Tahun 2012
Peserta dan narasumber membahas tentang strategi implementasi otonomi daerah dalam konteks revisi UU No.32/2004 tentang Pemerintahan Daerah dan prospeknya tahun 2012, evaluasi perimbangan keuangan pusat dan daerah serta prospeknya tahun 2012, dan proses politik dalam revisi UU No.32/2004 dan UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Pengalaman Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal di Daerah
Dalam rangka berbagi pengalaman pelaksanaan desentralisasi fiskal, beberapa narasumber dihadirkan baik dari kalangan pemerintah daerah, DPRD, praktisi, maupun akademisi. Peserta mendapatkan pengalaman best practices, antara lain pengalaman dari Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Serdang Bedagai, dan pengalaman desentralisasi pemerintah daerah di Jerman. Berbagai sudut pandang yang dihadirkan tersebut telah memberikan inspirasi bagi peserta dan pihak-pihak terkait lainnya dalam rangka menyusun agenda perbaikan dan penyempurnaan desentralisasi fiskal di daerah maupun dalam skala nasional.
3. Dialog Isu-isu Strategis
Pada kesempatan ini, para peserta didorong untuk terlibat secara aktif dalam dialog dan mengemukakan pendapat serta usulan-usulan terkait dengan strategi untuk menyikapi Revisi UU No.33/2004 dan rekomendasi atas Revisi UU No. 33/2004. Peserta memberikan argumen-argumen dengan mengakomodasi berbagai perspektif sebagai landasan usulan dan rekomendasi yang dikemukakan. Selain itu, para peserta difasilitasi untuk dapat memetakan agenda-agenda yang perlu untuk dilakukan di tahun 2012, baik dari sisi kebijakan strategis, taktis, maupun teknis.

Acara Seminar dan Workshop Nasional dirancang sebagai sebuah forum diskusi formal yang diselingi dengan berbagai aktivitas yang dapat membangun keakraban antarpeserta maupun aktivitas yang dapat mendorong peserta untuk berpikir “out of the box". Peserta tanpa canggung mengikuti beberapa aktivitas untuk membangun keakraban antarpeserta dan membangun semangat kerja sama.

Selain itu, peserta secara antusias mengikuti aktivitas yang bertujuan untuk menstimulus peserta agar dapat membangun argumen-argumen kritis namun dapat diterima pihak lain.

Proses dialog interaktif kemudian menghasilkan beberapa rekomendasi untuk proses revisi UU No.33/2004 yang antara lain terkait dengan isu (1) Prinsip hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah; (2) Dana bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam; (3) Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak; (4) Dana Alokasi Umum (DAU); (5) Dana Alokasi Khusus (DAK); (6) Dana Otonomi Khusus (Otsus); (7) Pinjaman Daerah; (8) Obligasi Daerah; (9) Pengelolaan Keuangan Dalam Rangka Desentralisasi; (10) Pengendalian Pengelolaan Keuangan; (11) Penilaian Kinerja Keuangan Daerah; dan (12) Pengawasan dan Pemeriksaan.

Secara umum, peserta menyatakan bahwa Acara Seminar dan Workshop Nasional ini sangat bermanfaat dan perlu ditindaklanjuti.

Berikut beberapa kesan dan masukan dari para peserta:


Peserta dari Kabupaten Lamandao: “Forum ini menjadi salah satu wadah bagi Pemerintah Pusat untuk mendapatkan masukan-masukan daerah terhadap revisi UU No. 33/2004.”
Peserta dari Kabupaten Boyolali: “Daerah mendapatkan informasi tentang wacana terbaru dalam hal revisi UU No.32/2004 dan UU No. 33/2004 sehingga daerah dapat lebih siap dalam menyikapi dan mengambil tindakan lanjutan setelah revisi kedua UU tersebut disahkan dan diimplementasikan.”
Peserta dari Kabupaten Indramayu: “Untuk mendukung proses desentraliasasi dalam rangka membangun kesejahteraan masyarakat, perlu diadakan juga acara yang dapat mempertemukan eksekutif dan legislatif dalam konteks pengawasan.”


Terbaru | Peta Situs | Hubungi Kami | Beranda | Tentang DEFINIT | Layanan Kami | Partner | Data & Dashboard
Video | Publikasi | Karir |Pelatihan | Penelitian | Konsultansi


Copyright DEFINIT, All Rights Reserved